Analisis Kebijakan Pertanian di Bantul

Analisis Kebijakan Pertanian di Bantul

Tak bisa dipungkiri bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat agraris yang meng gantungkan kehidupan ekonominya dengan bertani. Namun ironis, perhatian pemerintah atas sektor

ini sangatlah menyedihkan. Selama kurun satu dekade terakhir, sektor pertanian kinerjanya merosot luar biasa dan para petani terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang akut.

Lemahnya visi pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian, kebijakan ekonomi makro yang tidak memihak petani, terbengkalainya reforma agraria, dan transformasi setengah matang dari sektor pertanian ke sektor industri menjadi faktor utama atas kemerosotan sektor pertanian. Belum lagi masalah perubahan iklim ekstrim, semakin resistennya hama penyakit tanaman, mahalnya harga asupan pupuk dan benih, dan watak yang kaku sektor pertanian membuat petani terjebak dalam ekonomi subsisten. Petani pun sering merugi karena harga produk pertaniannya anjlok akibat permainan tengkulak dan melimpahnya persediaan.

Mandegnya regenerasi dan makin sempitnya lahan garapan menjadi kepahitan tersendiri bagi petani. Belum lagi membanjirnya pangan impor dengan harga murah yang telak menikam hidup petani. Keadaan ini terus berulang dan pemerintah tak pernah berusaha dan mampu memecahkannya. Inilah potret suram kehidupan petani di negeri ini. Hidup segan, mati pun enggan. Bantul dan Strategi Memperbaiki Nasib Petani.

Bantul dan Strategi Memperbaiki Nasib Petani

Bantul merupakan kabupaten di Yogyakarta yang mampu membuat terobosan konkret dalam memperbaiki kehidupan 57 persen penduduknya (450.300 jiwa) yang menggantungkan hidupnya sebagai petani. Kebijakan dan kesigapan pemerintah daerah yang bekerja sampai level akar rumput, serta masyarakat petani yang mengorganisir diri dalam organisasi kelompok tani menjadi faktor penentu dalam perbaikan sektor yang kontribusinya atas PDRB Bantul mencapai 28,21%. Langkah-langkah yang dilakukan Pemda Bantul untukmengangkat kesejahteraan petaninya berpijak pada:

1.     bagaimana agar petani mendapat harga yang

layak atas hasil pertaniannya.

2.     bagaimana menekan biaya produksi serendah mungkin.

Seorang petani di Desa Munding sedang membersihkan gulma agar tanaman padinya tumbuh subur. Rata-rata petani di Bantul

berusia lanjut dan hanya sedikit dari pemudanya yang mau menggeluti sektor

Pemda Bantul melalui Surat Keputusan (SK) Bupati No. 12A/2003, menetapkan dan melindungi harga dasar tujuh komoditas unggulan yang banyak ditanam petani Bantul, yakni: padi, kedelai, cabai, jagung, kacang tanah, bawang merah dan tembakau agar petani bisa memperoleh harga hasil produksi yang layak.

Penetapan harga dasar dibuat oleh tim khusus dari Dinas Pertanian dan Sekda bagian perekonomian dengan prinsip tidak merugikan petani dan petani masih

bisa mendapat untung. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga pertanian yang saat panen raya jatuh akibat permainan tengkulak dan pengijon. Sejak tahun 2002, Pemda telah menganggarkan dana Rp 3,5 milyar dari dana APBD untuk mengintervensi pasar bila harga salah satu dari 7 komoditas tersebut anjlok di bawah harga dasar. Tapi bila harga salah satu komoditas tersebut di pasar harganya lebih tinggi dibanding harga dasar, petani dipersilahkan untuk menjualnya ke pasar. Atas dukungan 715 kelompok tani (dengan total anggota mencapai 74.376 orang) yang tersebar di setiap

dusun di Kab. Bantul, kebijakan penetapan harga pascapanen terhadap tujuh komoditas unggulan tersebut dapat berjalan efektif. Para anggota kelompok

tani selalu menyimak dan mengikuti perkembangan harganya. Bila harga pasar anjlok di bawah harga dasar saat panen tiba, kelompok tani segera memberi tahu petugas pertanian di kecamatan. Atas informasi tersebut, petugas pertanian tersebut langsung mendata dan mencatat asal kelompok tani yang melapor dan segera meneruskannya ke petugas terkait di kabupaten. Selanjutnya petugas di kabupaten segera melakukan koordinasi dan turun ke la  pangan untuk melakukan pembelian sesuai harga dasar yang ditetapkan.       Operasi pasar biasanya dilakukan di area kelompok tani itu berasal. Bila harga komoditas kembali normal sesuai harga dasar, operasi pasar dihentikan dan petani dipersilakan menjualnya ke pasar.

Upaya Perbaikan Usaha TanI

            Strategi Pemerintah Kab. Bantul untuk menekan biaya produksi adalah dengan memberi kredit pupuk, pembangunan saluran irigasi, dan penggalakkan pemberantasan hama tikus. Pembangunan saluran irigasi menjadi prioritas

Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut bisa ditilik dari besaran sawah beririgasi yang luasnya mengalami kenaikan 10,10%, yaitu dari 13.729 ha (tahun 2002) menjadi 14.553 ha (tahun 2003). Pemda juga telah menganggarkan dana Rp 141 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan dari tahun 2006-2009. Program ini diharapkan mampu mengairi seluruh areal sawah Bantul yang luasnya mencapai 16.823,84 ha atau 33,19 % dari luas Kab. Bantul (data Dinas Pertanian Kab. Bantul).

Pemda Bantul juga serius memberantas hama tikus yang telah merusak 65 ha area sawah yang tersebar di 10 kecamatan. Bila hama tikus merajalela, masyarakat tani atas dukungan pemda dan instansi terkait langsung ikut turun ke lapangan guna menggalakkan gropyokan (berburu massal) membasmi tikus. Di samping itu, Dinas Pertanian juga berinisiatif dengan melepaskan burung hantu dan ular sawah sebagai predator alami untuk memberantas hama tikus. Atas berbagai upaya tersebut di atas, Bantul mampu menghasilkan panen padi 138.782 ton dari seluruh luas areal sawah dan memperoleh surplus 23 ribu ton (tahun 2004). Namun, sifat kaku sektor pertanian membuat Pemda Bantul dalam jangka panjang menganjurkan petani agar melakukan diversifikasi usaha dengan sektor peternakan, perikanan, perkebunan untuk mendongkrak kesejahteraan hidup petani. Di Kec. Sanden misalnya, Dinas Pertanian Bantul memperkenalkan konsep integrated farming

antara pertanian dan peternakan agar selain bertani, petani juga memelihara hewan ternak yang menghasilkan pupuk kandang, dan jerami padinya bisa digunakan untuk pakan ternak.

 Oase Penawar Kepahitan

Strategi Pemda Bantul dalam memecahkan persoalan yang membelit petaninya banyak dicontoh oleh pemerintah daerah lain. Meski upaya yang dilakukan Pemda Bantul belum maksimal dalam mengangkat kesejahteraan sebagian besar petaninya, tapi setidaknya upaya tersebut telah menjadi oase penawar kepahitan nasib petani. Pascadiberlakukannya kebijakan populis tersebut, kehidupan petani bantul sedikit banyak terangkat kesejahteraannya. Gayung kebijakan populis tersebut juga disambut masyarakat petani yang makin kritis dan intensif mengorganisir diri dalam barisan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan dan memperkuat ikatan solidaritas antarsesama petani. Ini merupakan langkah positif bagi terbentuknya masyarakat madani yang demokratis. Namun perlu dicatat bahwa kebijakan populis tersebut lebih merupakan refleksi dari figur seorang pemimpin yang populis dan efektif dalam menggerakkan keputusan politiknya sampai ke sasaran (petani). Namun, masih banyak tantangan yang harus segera dipecahkan untuk keberlanjutan dan perbaikan kebijakan ini di masa depan. Di samping masih lemahnya payung hukum kebijakan tersebut, mental feodal aparat dan belum terlembaganya tata pemerintahan yang populis akan selalu menjadi mimpi

buruk bagi petani Bantul. Karenanya, agenda penguatan petani yang terorganisir dalam gerakan sosial baru mendesak untuk dilakukan agar petani memiliki daya tawar yang kuat dalam memperjuangkan

kepentingannya.

SUMBER : http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/indonesia/12-kebijakan-pertanian/secercah-harapan-untuk-petani-bantul/at_download/article_pdf